Mereka dirusuhi terus karena ingin membersihkan korupsi (terutama di DKI Jakarta) 


Analisa singkat cukup reliable & analitik – diperoleh dari diskusi dengan Babo di Facebook.  Semoga bermanfaat  dan jangan lupa mengasah diri agar tetap kritis, tapi smart & santun 🙏😇

Dari Diskusi dengan Babo (Oleh MAM)

AKHIRNYA KITA HARUS MENERIMA KENYATAAN .. 
Berita akhir-akhir ini menceritakan, bahwa tidak ditemukan korupsi, kejanggalan dan maladministrasi pada pembelian tanah RS Sumber Waras. Sebelumnya KPK juga menyatakan, tidak ada korupsi Ahok pada reklamasi pantai Jakarta. 
Lha sudah jelas sejak awal tho. Ahok tidak melakukan korupsi Sumber Waras, karena walaupun pihak Yayasan Sumber Waras (YSW) meminta harga di atas NJOP, Pemprov DKI ngotot hanya mau membeli dengan harga “exactly” sesuai NJOP. Padahal jual-beli di Jakarta lebih sering dengan harga di atas NJOP. Yang kedua, ketika YSW meminta sekian ratus juta untuk harga gedung di atasnya, Pemrov DKI ngotot, harga gedung di atasnya NOL, karena akan dihancurkan untuk membangun rumah sakit kanker untuk orang miskin. 
Setelah diskusi yang alot, dan setelah Ciputra tidak mampu melunasi pembayaran ke YSW untuk mengubah rumah sakit menjadi mall, akhirnya YSW menyetujui semua syarat dari Pemprov DKI. Semua langkah ini sejalan dengan moratorium penghentian pembangunan mall di Jakarta, yang telah diputuskan Jokowi sebelumnya. Mall di Jakarta sudah terlalu banyak! 
Jelas pula Ahok tidak melakukan korupsi reklamasi. Lha, yang disuap anggota DPRD kok, untuk memastikan agar permintaan kenaikan fasos dan fasum, serta kontribusi ke pemprov, dihapus dari Perda. Untuk apa fasos, fasum, dll. itu? Antara lain untuk membangun desa nelayan modern di pulau reklamasi. Pemprov DKI memiliki komitmen untuk menyediakan kehidiupan yang baik pada nelayan DKI, yang hidup di pantai dengan polusi terburuk di dunia, yaitu pantai Jakarta. 
Note: saya telah menemukan file PowerPoint presentasi tentang perancangan desa nelayan modern di pulau reklamasi, yang dimiliki oleh Pemprov DKI, jauh sebelum muncul isu penistaan agama. 
Kita akhirnya harus menerima kenyataan: 

– Ahok adalah orang baik, yang bersih dan tidak korupsi. 

– Justru karena Jokowi dan Ahok memotong foya-foya DPRD DKI sejak APBD DKI 2013, maka mereka dibenci, dan difitnah. 

– Anggota DPRD DKI terus mengamati video-video Ahok yang memang selalu diunggah ke YouTube demi keterbukaan informasi. 

– Akhirnya berkah datang bagi anggota DPRD DKI, ketika ada kata-kata Ahok di Kep. Seribu yang bisa dipelintir.

– Jokowi dan Ahok memulai gebrakan dengan komitmen “zero tolerance against corruption and fraud” di DKI Jakarta. 

– Pada rapat maraton dengan dinas-dinas pada November 2012, ditemukanlah bahwa Dinas Perumahan relatif bersih, sedangkan Dinas PU dan Dinas Perhubungan DKI melakukan markup antara 25-40%. 

– Jokowi dan Ahok meminta kedua dinas itu untuk memotong anggaran sebesar 25%, dengan target yang sama, dengan kualitas yang sama. 

– Setelah dilantik pada 15 Oktober 2012, Jokowi dan Ahok juga mengoreksi APBD, dengan memotong foya-foya DPRD DKI. 

– Karena itu, ada awal 2013, anggota DPRD DKI walk-out dari rapat penyajian RAPBD DKI 2013, sambil berteriak: baru datang dari Solo, sudah sok tahu tentang Jakarta. 

– Esoknya, karena saat itu Jokowi masih kuat, dan masih dicintai oleh seluruh rakyat Jakarta, Ketua DPRD DKI melakukan press conference, dan mengatakan bahwa walk out itu hal yang biasa saja dalam demokrasi. Mereka ketakutan, rakyat mengetahui belangnya di balik aksi walk out tersebut. 

– Ketua DPRD DKI berkata; “Anggaran Jokowi bagus kok”. 
Semua fakta mengarah pada kenyataan, bahwa Jokowi dan Ahok difitnah, justru karena mereka bersih, dan tidak mau lagi berkompromi dengan korupsi berjamaah yang telah berurat-berakar di jajaran legislatif, eksekutif, dan birokrasi. Pemimpin-pemimpin sebelumnya wajib berkompromi dengan “shadow oligarchy” pelaku megakorupsi itu, karena kekuatan bukan ada pada pemimpin itu, tapi ada pada “shadow oligarchy”. 
Setelah itulah, “shadow oligarchy” yang terdiri atas elit busuk, politisi kotor, pengusaha bejat, dan koruptor, bersinergi untuk menyebar hasut, kebohongan, dan fitnah terhadap Ahok dan Jokowi. Beberapa teman memutuskan untuk berada dalam barisan “shadow oligarchy” tersebut. Saya memutuskan untuk berada dalam barisan orang-orang bersih, yang tidak mau lagi berkompromi dengan korupsi dan kecurangan, sekecil apa pun.
Masalahnya bukan pada urusan mendukung Jokowi atau bukan. Saya bisa mendukung siapa pun, asalkan tidak mau berkompromi dengan “shadow oligarchy” yang selama ini merampok APBN, APBD, dan SDA Indonesia. Seluruh isi tulisan ini tentang keinginan untuk mendukung siapa pun yang memiliki komitmen “zero tolerance against corruption and fraud”
MAM 
ps. Silakan tulisan ini disebarkan kemana saja tanpa menuliskan nama lengkap saya. “Shadow oligarchy” sudah keterlaluan, dan dengan kekuatannya membayar siapa pun untuk menyebarkan hasut, kebohongan, hoaks dan fitnah. Mereka ketakutan akan segera meninggalkan zona nyamannya. “Shadow oligarchy” hanya bisa dilawan dengan informasi dan fakta yang benar, dan oleh barisan besar orang-orang yang mencintai hidup bersih.
#ShadowOligarchy

Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s