Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kehutanan


Pendahuluan

Copenhagen Accord, sebagai hasil dari pertemuan penting KTT ke-15 Konvensi PBB tentang perubahan iklim yang diselenggarakan di Kopenhagen dari tanggal 7 – 18 Desember 2009, telah disepakati walaupun kesepakatan ini tidak mengikat secara hukum (legally binding agreement).  Namun ada sebagian yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan draft kesepakatan iklim yang terburuk dalam sejarah, tetapi Indonesia boleh sedikit berbangga bahwa usulan Indonesia tentang pengelolaan hutan diadopsi dalam kesepakatan tersebut (Antara, 20 Desember 2009). Intinya adalah agar terjadi keseimbangan ‘kewajiban’ antara negara-negara yang memiliki hutan tropis dan negara-negara maju.

Walaupun kesepakatan tersebut masih memerlukan penajaman terutama dalam implementasinya, Untuk Indonesia, hal ini perlu dijadikan perhatian terutama kaitannya dengan permasalahan di sektor kehutanan, yaitu mengingat bahwa berdasarkan informasi tahun 2005, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki laju pengurangan luas hutan alam yang terbesar di dunia, dimana pengurangan luas hutan tersebut dapat terjadi akibat adanya penurunan mutu hutan dan penggundulan hutan. Berkaca dari itu, tentu perlu dipersiapkan strategi dan perencanaan dimasa depan untuk memperbaiki kondisi sebelumnya.

Target baru

Beberapa perencanaan dan strategi telah mulai didengung-dengungkan. Misalnya, pernyataan Presiden tentang penargetan penanaman pohon yang sekarang menjadi 1 (satu) miliar pohon per tahun mulai tahun 2010, dari sebelumnya 200 juta pohon per tahun. Ini untuk mengantisipasi pengurangan emisi gas karbon di dunia (Koran Tempo, 22 Desember 2009).

Pertanyaannya adalah bisakah hal itu tercapai? Pendekatan atau strategi apa yang perlu dilakukan untuk pencapaian target tersebut?

Untuk jawaban pertanyaan pertama adalah mengapa tidak. Jika semua lini mau bekerja bersama-sama dan bahu membahu, tentu target yang telah dicanangkan pemerintah ini dapat saja dicapai. Tidak kalah penting dari pencapaian target penanaman adalah perawatan pohon yang sudah ditanam. Untuk beberapa waktu, pohon yang baru ditanam masih memerlukan perawatan. Sehingga nanti yang perlu menjadi ukuran keberhasilan disamping jumlah pohon yang telah ditanam adalah jumlah pohon yang dapat bertahan hidup sampai pohon tersebut dewasa. Pencapaian target penanaman 1 (satu) miiar perlu didukung dengan pencapaian target pohon tumbuh atau hidup 1 (satu) miliar pula. Lantas siapa yang bisa diserahi tugas merawat pohon yang baru ditanam itu?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pula yang menjadi pertanyaan-pertanyaan beberapa pemerhati lingkungan yang sebetulnya adalah merupakan suatu kritikan. Bahkan dinilai bahwa program penanaman pohon itu merupakan kegagalan yang berulang (Kompas, 29 Desember 2009).

Masyarakat Terlibat

Keterlibatan masyarakat yang berhubungan langsung dengan hutan dan kehutanan dapat diharapkan peran dan kontribusinya. Masyarakat, baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok, perlu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan kehutanan.

Pentingnya keterlibatan masyarakat diungkapkan kembali saat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa pengelolaan hutan tidak bisa dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat. Untuk itulah, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan akan diajak bekerja sama menanam pohon yang bermanfaat dan cocok seperti dilansir Koran Tempo (15 Desember 2009).  Seperti diketahui bahwa sebanyak enam belas ribu desa di Indonesia ini berada di dalam kawasan hutan (Antara, 27 November 2009). Merekalah yang mempunyai akses terdekat terhadap hutan-hutan yang berada di sekitarnya, dan dalam hal ini perlu ditekankan keterlibatan mereka dalam pengelolaan hutan. Dan pelibatan masyarakat inipun sangat sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Undang Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU ini dikeluarkan dengan salah satu pertimbangan bahwa hutan merupakan sumber kemakmuran rakyat disamping hutan adalah salah satu penentu sistem penyangga kehidupan. Artinya, pelibatan masyarakat ini tidak sekedar mengajak mereka untuk aktif terlibat dalam ‘proyek’ penanaman pohon, tetapi mengajak mereka terlibat aktif dalam sektor kehutanan secara menyeluruh.  Karena kalau pelibatan masyarakat terbatas pada pengertian keproyekan, bisa dimungkinkan proyek habis, hubungan dengan kehutananpun putus. Ini gambaran fenomena munculnya kelompok tani papan nama. Sebuah fenomena dimana papan nama kelompoknya masih menggantung di tempat dimana mereka biasa mengadakan kegiatan, tetapi tidak ada lagi kegiatan didalamnya. Selesai bersamaan dengan selesainya proyek.

Program yang Partisipatif

Partisipasi masyarakat memiliki persepsi yang sedikit berbeda dari pelibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan merupakan mobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan keproyekan (proyek kehutanan), tetapi partisipasi masyarakat adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Istilah ‘kerja sama’, perlu diartikan adanya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan (Soetrisno, 1995).  

Kerja sama dimaksud mempunyai pengertian bukan intervensi pemerintah melulu (dalam bentuk keproyekan) yang diterima masyarakat, tetapi ajakan membangun sektor kehutanan bersama-sama. Ini berarti masyarakat perlu memiliki kapasitas yang cukup untuk dapat bersama-sama pemerintah membangun kehutanan. Dalam hal ini, menjadi penting untuk mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat baik perorangan maupun kelompok.  Karena, seperti terungkap dari hasil penelitian mengenai modal sosial dan perubahan iklim yang memperlihatkan bahwa untuk melibatkan masyarakat dalam suatu kegiatan, institusi atau kelembagaan (di masyarakat) adalah merupakan prasyarat yang mutlak yang harus diperhatikan dibandingkan dengan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. (Adger, 2003).

Pernyataan mengenai partisipasi masyarakat pernah disoroti oleh salah satu tokoh masyarakat di salah satu kabupaten yang pernah disampaikan kepada penulis, yaitu sebagai berikut:

Pengamatan saya sebagai orang LSM, masyarakat akan lebih terlihat bergairah terlibat dalam suatu kegiatan (kehutanan) apabila program tersebut bersifat bottom-up, bukan top-down”.

Departemen Kehutanan sendiri telah memiliki banyak pengalaman dengan program-program yang mengarah pada keterlibatan masyarakat. Seperti misalnya pada dekade 80an, program Perhutanan Sosial (Social Forestry) diterapkan di area perhutani (dikenal dengan sistem tumpangsari). Kemudian program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan. Pada tahun 1997 ada lagi istilah Hak Pengelolaan Hutan kemasyarakatan (HPHKM) dan seterusnya hingga yang terbaru adalah program Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Masing-masing program berusaha menyempurnakan program sebelumnya namun tetap berusaha selaras dengan prioritas kebijakan Departemen Kehutanan yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.  

Data Dasar

Identifikasi siapa saja bagian dari masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan kehutanan menjadi penting. Data dasar kelompok yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut misalnya, perlu jelas dan lengkap, sampai ke unit pemerintahan terkecil, yaitu desa, termasuk berapa jumlah pohon yang telah ditanam oleh masyarakat.

Kalau data di atas tersedia, jumlah pohon dan luasan tanaman yang berhasil dari hasil keterlibatan masyarakat ini akan menambah akurasi data dasar kehutanan yang dapat disediakan.

Pengalaman penulis ketika melakukan penelitian di daerah adalah tidak lengkap dan akuratnya data jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kehutanan. Bahkan penulis pernah didebat oleh salah seorang kepala dinas tingkat kabupaten, ketika penulis menyajikan jumlah luasan hutan hasil dari pelibatan masyarakat di kabupaten tersebut, yang mana menjadi janggal karena data yang penulis miliki berasal dari kantor kepala dinas tersebut.

Pengalaman lain adalah ketika hendak menelusuri data kelompok/anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kehutanan di dua kabupaten di dua propinsi yang berbeda. Di kedua kabupaten tersebut, tidak ada satupun data mengenai kelompok yang terlibat, baik nama, lokasi, maupun data dasar kelompok.

Penutup

Partisipasi masyarakat dan masyarakat yang partisipatif sangat diperlukan dalam pembangunan kehutanan. Proses keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kehutanan perlu memiliki manajemen yang berbeda. Masyarakat perlu diperlakukan bukan sebagai obyek kegiatan tetapi sebagai subyek kegiatan kehutanan. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti mengapa mereka perlu berpartisipasi serta apa keuntungan yang mereka dapat peroleh dari kegiatan kehutanan yang diikutinya, termasuk manfaat ekologi dan manfaat finansialnya, dan Ini memerlukan strategi pendekatan yang lebih komprehensif.

Ketersediaan data dasar masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut perlu ditata lebih baik lagi agar catatan (record) jumlah masyarakat, pohon serta luasan hutan yang dihasilkan dari kegiatan kehutanan tersebut dapat lebih baik dan akurat lagi. Ketersediaan data ini akan terkait dengan upaya untuk mengukur sumbangsih partisipasi masyarakat dalam kegiatan kehutanan. Termasuk didalamnya adalah peran masyarakat dalam mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim yang sedang menjadi perhatian kita semua.     

Kepustakaan

Arie, N. L. (2009, 15th December). 500 Ribu Hektare Hutan Direhabilitasi (500 thousands hectare forests have been rehabilitised) Koran Tempo, p. A8. Retrieved 22 December 2009, from http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2009/12/15/INDEX.SHTML.

Adger, W. N. (2001). Social Capital and Climate Change (No. 8 – Working Paper). Norwich: Tyndall Centre for Climate Change Research.

Antara. (2009). 16.000 Desa di Indonesia Berada di Hutan (16,000 villages in Indonesia are within the forests) [Electronic Version]. Antara News. Retrieved 27 November 2009 from http://id.news.yahoo.com/antr/20091126/tpl-i6-000-desa-di-indonesia-berada-di-h-cc08abe.html.

Antara. (2009). Indonesia Puas Hasil KTT Kopenhagen (Indonesia has satisfied with the result of COP in Copenhagen) [Electronic Version]. Antara News. Retrieved 20 December 2009 from http://antaranews.com/berita/1261296467/indonesia-puas-hasil-ktt-kopenhagen.

Soetrisno, L. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif (Towards Participative Community) (First ed.). Yogyakarta: Kanisius.

Wibowo, E. A., & Manan. (2009, 22 December). Target Penanaman Pohon 1 Miliar (1 billion, target for planting trees). Koran Tempo, p. A7.

[dimuat di Majalah Kehutanan Indonesia – MKI edisi VI tahun 2010]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s